Sejarah
selalu menjadi bagian penting untuk legitimasi kekuasaan. Pada era Orde Baru, Soeharto
disebut-sebut sebagai otak Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949, peristiwa
heroik menyerang Belanda di Jogjakarta. Seiring hilangnya Orba, sejarah itu pun
mulai goyah.
Beberapa
sejarawan yakin, serangan enam jam yang dilakukan sekitar 1.500 prajurit itu
merupakan ide Sri Sultan Hamengkubowono IX (HB IX). Bukan semata-mata gagasan
Soeharto yang waktu itu berpangkat letnan kolonel.
“Ada
sangat banyak data yang mendukung bahwa serangan umum 1 maret itu
merupakan ide, inisiatif, dan gagasan Sri Sultan HB IX,” ujar sejarawan Asvi
Warman Adam di Jakarta kemarin (29/2).
Menurut
dia, setidaknya ada beberapa hal yang memperkuat fakta tersebut.
Pertama, kedudukan dan fungsi yang dijabat Sultan waktu itu memungkinkan
menjadi konseptor. “Saat itu, Sultan berperan sebagai raja Jawa, menteri
pertahanan, dan gubernur ibu kota Indonesia,” ungkap Asvi yang juga peneiliti
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tersebut.
Awal
Februari 1949, HB IX mendengar siaran radio (luar negeri) bahwa PBB akan
membicarakan masalah Indonesia yang ketika itu diklaim Belanda sudah tidak
memiliki pemerintahan dan kekuasaan. Saat itulah terlintas inisiatif di benak
Sultan untuk mengadakan serangan umum mulai pagi sampai siang, sehingga bisa
memberi tanda bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia belum menyerah.
Karena
Sultan tak punya pasukan, dia mengirimkan surat kepada Panglima Besar Jenderal
Sudirman untuk meminta izin mengadakan serangan tersebut. Sudirman pun
menyarankan agar Sultan menghubungi Letkol Soeharto di Jogjakarta Selatan. Pada
14 Februari, Sultan mengirimkan surat kepada Letkol Soeharto melalui GBPH
Prabuningrat, yang selanjutnya diserahkan kepada Marsoedi untuk disampaikan
kepada Soeharto.
Peran
Soeharto
Surat
itu berisi permintaan Sultan kepada Soeharto untuk merancang serangan saat siang.
“Sudirman meminta Soeharto menghadap Sultan, dan itu dilakukan sebelum 1
Maret,” kata Asvi.
Kedua,
menurut ahli peneliti
utama LIPI itu menuturkan bahwa ada satu bukti otentik, yakni foto.
“Soeharto
sebagai abdi dalem saat bertemu raja memakai pakaian adat Jawa. Itu ada
fotonya. Tapi, tidak dipasang di Monumen Jogja Kembali karena nanti ketahuan
kalau Soeharto sengaja menghadap dulu,” tegasnya.
Sejarawan
dan pengajar jurusan ilmu sejarah UGM Adaby Darban juga mendukung pendapat
Asvi. “Sejarah harus diluruskan dengan memberi kesempatan bagi saksi-saksi yang
masih hidup untuk berbicara sejujurnya,” katanya.
Namun,
hal itu berbeda dari yang ditulis Soeharto dalam buku “Pikiran, Ucapan, dan
Tindakan Saya”. Soeharto bersikukuh menyatakan belum pernah bertemu Sultan
sebelum 1 Maret. (Teguh Timur/rdl/tof) —
.jpg){kind=link}